VIVAnews " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan arahan khusus kepada Kementerian Keuangan yang nantinya akan disampaikan kepada menteri keuangan yang baru. Presiden Yudhoyono juga meminta agar masalah reformasi perpajakan tetap dilanjutkan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutip pernyataan SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Mei 2010. Menurut dia, masalah yang terjadi di perpajakan tidak membuat reformasi perpajakan terhenti. Berbagai kasus menjadi pelajaran untuk melihat apa yang masih kurang atau salah, dan bagaimana melakukan koreksi. œ(Tapi) tanpa menimbulkan hukuman bagi institusi perpajakan,karena masih banyak staf yang baik dan mereka memiliki komitmen tinggi untuk menjaga penerimaan negara. Good governance dan komitmen integritas menjadi kuncinya, kata dia. Selain masalah pajak, dalam masa transisi saat ini, dia melanjutkan, Presiden Yudhoyono juga meminta agar mendukung kesuksesan program pemerintah 2010-2014. Menurut dia, Presiden mengimbau kepada seluruh menteri agar dalam menyusun program mempertimbangkan tingkat presisi yang tinggi dan seakurat mungkin. Selain itu, Presiden menekankan optimasi anggaran pada Kementerian/Lembaga, sehingga tidak ada alasan tak bisa mencapai suatu kinerja. Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan seluruh news cerita dari sumber-sumber informasi. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda telah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Sri Mulyani menambahkan, ada empat pilar yang ditekankan Presiden untuk dilihat secara hati-hati dalam desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yaitu, belanja pemerintah harus menciptakan pertumbuhan dan bisa melindungi masyarakat. Belanja subsidi juga harus dilakukan kajian yang teliti, baik program maupun ketepatannya. Terakhir, aspek anggaran dikelola baik terutama mengenai masalah utang. œDalam hal ini, Presiden menginstruksikan pada program pemerintah 2010-2014, selain anggaran pendidikan yang sudah dijamin konstitusi, pengeluaran bidang kesehatan dan perbaikan alutsista harus menjadi prioritas ujarnya. Dalam rencana lowongan kerja terbaru pemerintah 2011, ada empat elemen yang harus diperhatikan dalam pembangunan 2011, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan, tata kelola pemerintahan, dan sinergi pusat daerah. Menurut menkeu, empat elemen itu yang menjadi dasar untuk mencapai sasaran pembangunan 2011. Tema rencana lowongan kerja terbaru pemerintah 2011 adalah ˜Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung tata kelola dan sinergi pusat dan daerah. œUntuk mendukung itu, kita akan melakukan program reformasi birokrasi, transfer ke daerah, di mana pembahasan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dilakukan secara intensif, katanya. (hs) arinto.wibowo@vivanews.com ¢ VIVAnews
Sri Mulyani menambahkan, ada empat pilar yang ditekankan Presiden untuk dilihat secara hati-hati dalam desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yaitu, belanja pemerintah harus menciptakan pertumbuhan dan bisa melindungi masyarakat. Belanja subsidi juga harus dilakukan kajian yang teliti, baik program maupun ketepatannya. Terakhir, aspek anggaran dikelola baik terutama mengenai masalah utang. œDalam hal ini, Presiden menginstruksikan pada program pemerintah 2010-2014, selain anggaran pendidikan yang sudah dijamin konstitusi, pengeluaran bidang kesehatan dan perbaikan alutsista harus menjadi prioritas ujarnya. Dalam rencana lowongan kerja terbaru pemerintah 2011, ada empat elemen yang harus diperhatikan dalam pembangunan 2011, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan, tata kelola pemerintahan, dan sinergi pusat daerah. Menurut menkeu, empat elemen itu yang menjadi dasar untuk mencapai sasaran pembangunan 2011. Tema rencana lowongan kerja terbaru pemerintah 2011 adalah ˜Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung tata kelola dan sinergi pusat dan daerah. œUntuk mendukung itu, kita akan melakukan program reformasi birokrasi, transfer ke daerah, di mana pembahasan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dilakukan secara intensif, katanya. (hs) arinto.wibowo@vivanews.com ¢ VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar